Dr. H.M. Pahrudin, M.A. (kedua dari kanan) memaparkan penelitiannya tentang industri karet Jambi. [foto: Jhoni Imron/KLNews]

Dr. H.M. Pahrudin, M.A. (kedua dari kanan) memaparkan penelitiannya tentang industri karet Jambi. [foto: Jhoni Imron/KLNews]

MESKIPUN MENJADI produsen utama karet di Indonesia, petani karet masih jauh dari kata sejahtera. Menurut perspektif Skeptis Globalisasi, apa yang dialami oleh petani karet ini merupakan dampak dari bekerjanya sistem kapitalisme global yang menempatkan Dunia Ketiga dengan SDA-nya sebagai lahan imperialisme terkini. Kondisi tersebut diperparah dengan kurangnya perhatian pemerintah melalui beragam inovasi kebijakan yang dihasilkannya.

Beberapa poin tersebut mencuat dalam diskusi yang digelar Melayu Institute, di Ruang Rapat Fakultas Adab dan Humaniora, IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Kamis (6/4). “Karet merupakan salah satu komoditas utama yang diusahakan oleh masyarakat Indonesia,” kata Dr. H.M. Pahrudin, M.A. ketika menyampaikan hasil risetnya yang menjadi bahasan dalam diskusi itu.

Sebanyak 85,10 persen dari total 3,5 juta hektar karet Indonesia diusahakan secara mandiri oleh rakyat, termasuk di Jambi. Provinsi Jambi sendiri memiliki 662.213 hektar kebun karet, dengan kepemilikan terluas ada di Kabupaten Merangin.

Dalam pemaparannya, alumnus Program Doktor di Universitas Airlangga Surabaya tersebut menyebutkan, sepanjang sejarah Republik Indonesia, ada tiga kebijakan besar pemerintah yang paling terlihat terkait karet, yakni Perkebunan Inti Rakyat (PIR), Revitalisasi Perkebunan, dan Peremajaan Karet.

“Di Provinsi Jambi sendiri, ada kebijakan peremajaan karet, beberapa tahun lalu,” sebut Pahrudin.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Tabir Ilir, Kabupaten Merangin, yang menggunakan perspektif Skeptis Globalisasi, Pahrudin menyimpulkan bahwa problem yang dialami petani karet merupakan dampak lokal dari penetrasi kapitalisme global yang diterapkan di Dunia Ketiga.

Globalisasi, kata Pahrudin, bukanlah hal baru, tapi sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Hanya saja topengnya terus dimodifikasi dan berganti. “Berdasarkan teori Skeptis Globalisasi, industri karet tidak menguntungkan kita, karena kita hanya menjadi penyuplai bahan mentah,” katanya. Globalisasi, lanjut Pahrudin, adalah imperialisme dengan berbagai agen, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal itu terjadi dengan karet yang merupakan komoditas unggulan dan sumber matapencarian sebagian besar masyarakat Jambi.

Menurut doktor dalam bidang sosiologi tersebut, solusi dari masalah yang dihadapi petani karet adalah perlunya campur tangan negara untuk memajukan sektor ini. Pahrudin menawarkan konsep yang di dalam ilmu politik disebut new public service. Konsep ini melihat peran negara dalam penentuan harga pasar karet sangat menentukan. Negara melalui aparaturnya misalnya bisa membangun industri berbahan karet dekat dengan sentra kebun rakyat atau membuat inovasi campuran aspal dengan karet sebagaimana diterapkan di banyak negara lain. Selain itu, edukasi petani agar menghasilkan karet kualitas bagus juga penting.

Pengelola Melayu Institute, M. Husnul Abid, dalam kesempatan yang sama mengatakan, peran negara di banyak bidang pertanian lain juga sangat penting, tidak hanya menyangkut karet. Berdasarkan pengakuan masyarakat, peran penting pemerintah seperti itu yang sering dirasakan absen ketika dibutuhkan.

Ia mencontohkan komoditas kelapa dalam yang ada di daerah pesisir Provinsi Jambi, seperti Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Komoditi tersebut diusahakan sendiri oleh masyarakat nyaris tanpa peran serta pemerintah. “Peran negara kurang dirasakan oleh masyarakat,” sebutnya.

Selain dihadiri oleh dosen di lingkungan IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, diskusi dengan topik “Petani Karet dalam Pusaran Globalisasi: Alternatif Solusi Perspektif Skeptis Globalisasi” juga diikuti oleh akademisi dari kampus lain seperti Universitas Jambi, pegiat LSM yang konsen dengan pengelolaan hutan dan konservasi, serta wartawan.

Diskusi ini merupakan kegiatan yang digagas Melayu Institute untuk mengangkat berbagai isu dan temuan-temuan penelitian mengenai Jambi. Secara periodik, menurut Abid, pihaknya mengundang pembicara dan mengumpulkan berbagai kalangan melalui diskusi berkala yang diselenggarakan Melayu Institute.[KajanglakoNews/mha]